Jakarta (30/9) – Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melaksanakan Focused Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Pra Kebijakan topik “Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sudah memiliki jabatan fungsional atau pemeriksa. Tetapi dalam pelaksanaan manajerialnya membutuhkan dukungan jabatan fungsional lainnya. terdapat 6 tugas pokok Analis Kekayaan Intelektual sesuai dengan permintaan RB 21 tahun 2022 yaitu perencanaan layanan KI, pengelolaan layanan KI dan pemberdayaan sampai dengan ke 6 tindak lanjut layanan KI, dari masing-masing tugas pokok ini diuraikan ke dalam sasaran kegiatan.
Penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan analis KI dapat dilaksanakan meskipun masih pembahasan internal dan kebutukan organisasi tetapi masih dapat dilaksanakan. Jabatan fungsional memiliki jumlah yang terbatas, karena dalam jabatan fungsional lebih mengutamakan karir, sehingga jabatan fungsional memiliki jumlah yang sangat terbatas hingga saat ini. Terdapat alternatif dalam penyusunan tata cara untuk menghitung kebutuhan jabatan fungsional atau pedoman perhitungan wewenang penuhnya terdapat pada instansi pembina. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
