Jakarta (04/11) – Basis Data Passenger Name Record (PNR) adalah informasi yang disediakan oleh penumpang dan dikumpulkan oleh maskapai penerbangan untuk memungkinkan pemesanan dan pelaksanaan proses check in. Data tersebut sangat penting bagi petugas Imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan tambahan data setiap penumpang, terutama Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang keluar dari Indonesia.<br /> Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan lewat diskusi Hasil Kajian pemanfaatan Basis Data Passenger Name Record (PNR) Dalam Pelaksanaan Tugas Keimigrasian ini diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang implementatif dan solutif. “Akan sangat memudahkan jika rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian ini bisa tajam dan bisa langsung dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh stakeholder terkait, saya harap hasil kajian ini tetap disempurnakan agar memberikan solusi terbaik,” ujar Utami.
Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Yuliana Primawardani, mengatakan bahwa dalam prakteknya saat ini masih terdapat beberapa kekurangan dalam pemanfaatan PNR, seperti belum tersosialisasikannya tentang perjanjian kerja sama dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan data dari PNR. “Karena itu kami memberikan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendayagunakan Analis Keimigrasian untuk membuat sistem dan/atau mengelola/menganalisis data PNR yang dapat dimanfaatkan Direktorat Teknis,” Ujar Yuliana.
Dalam kegiatan Diskusi Publik Rekomendasi Kebijakan Kajian “Evaluasi Pemanfaatan Basis Data Passenger Name Record (PNR) dalam Pelaksanaan Tugas Keimigrasian”ini juga menghadirkan Murtono, Asisten Deputi Lintas Batas Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Andri Rizqia Indrawan, Senior Analis IPR Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagai Narasumber. Setelah kegiatan ini, peneliti akan kembali menyempurnakan kembali hasil kebijakan untuk kemudian dibuat Policy Brief dan diberikan kepada stakeholder terkait. (*Humas)
