Jakarta (29/09) – Penguatan perlindungan hukum melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan masyarakat adat, penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat adat bisa diselesaikan melalui jalur hukum adat. Keberagaman suku yang ada di Indonesia menjadi kendala karena perbedaan hukum yang ada dan belum terimplementasinya dengan baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial, untuk itu perlu adanya kebijakan yang dapat menjebatani penyelesaian pelanggaran hukum jalur non litigasi dengan hukum adat.
“Pendekatan perlindungan hukum bagi masyarakat adat tidak bisa hanya didekati melalui perlindungan hukum terhadap anggota Masyarakat Adat dan perlindungan hukum terhadap budaya adat saja, melainkan harus dilihat juga isu-isu aktual yang sebenarnya terjadi, untuk itu perlu diperluas kembali topik yang diangkat dalam penelitian ini,” ujar Erasmus Cahyadi, Aliansi Masyarakat Hukum Adat pada kegiatan Diskusi Publik Pembahasan Naskah Draft Final II Prakebijakan “Analisis Isu Kebijakan Tentang Perlindungan Hukum melalui Jalur Non Litigasi Bagi Masyarakat Adat” pagi ini.
“Bantuan Hukum yang diberikan oleh negara saat ini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat adat, hal itu disebabkan karena belum adanya pengakuan kepada masyarakat adat, karena saat ini yang masih diberikan bantuan hukum adalah masyarakat rentan dan komunitas, sedangkan masyarakat adat belum ada kepastian masuk ke kelompok yang mana. Selain itu permasalahan,” tambah Zainal Arifin, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Kegiatan diskusi ini dilaksanakan untuk menjaring masukan dari para stakeholder yang akan digunakan untuk penyempurnaan naskah pra-kebijakan. Naskah tersebut akan diberikan guna menjadi dasar bagi pembuat kebijakan. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
