Jakarta (26/9) – Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melaksanakan diskusi publik tentang Draf Naskah Pra-Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Permasyarakatan. Diskusi publik ini merupakan diskusi publik kedua yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, dan merupakan kelanjutan dari diskusi publik yang pertama.
Tim mengompilasi dari berbagai sumber dan memaparkan berita yang ada terkait dengan lembaga pemasyarakatan, yaitu ada kelebihan kapasitas sekitar 150 persen serta minimnya sarana dan prasarana, standar keamanan, standar pembinaan, dan standar hidup. Terkait dengan pembinaan narapidana di lapas anak, pembinaan kepribadian berjalan kurang optimal; hak-hak yang belum terpenuhi; serta ada risiko gangguan keamanan dan pungutan liar. Terkait dengan sumber daya manusia, pelatihan khusus bagi petugas sangat minim, jumlah petugas minim, dan pola penempatan petugas yang belum sesuai. Selain itu anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan peralatan dan pembinaan masih sangat minim.
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melakukan penelitian lapangan dengan melakukan kunjungan Lapas di empat kota besar di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan Nusa Kambangan. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
