Depok, 19 Oktober 2026 – Tim Kajian Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola (Pustala) Hukum yang dipimpin Kepala Pusat, Veiby Sinta Koloay, melakukan audiensi dengan Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, untuk memaparkan desain analisis kebijakan internal Kementerian Hukum terkait Diagnostik Kesehatan Organisasi berdasarkan hasil survei Town Hall Meeting pada 2 Oktober 2026.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Tim, Haryono, memaparkan desain analisis dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu kesehatan organisasi, iklim komunikasi, sistem terbuka, dan kesiapan perubahan. Keempat pendekatan ini digunakan untuk memahami kondisi organisasi, efektivitas komunikasi, hubungan antara kebijakan eksternal dan beban kerja internal, serta kesiapan pegawai dan sistem dalam menghadapi perubahan.
Kepala BSK Hukum menekankan pentingnya membaca hasil survei secara kontekstual, tidak hanya berdasarkan angka agregat, tetapi juga dengan membandingkan hasil setiap satuan kerja. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pemahaman pegawai terhadap Renstra, efektivitas kanal komunikasi, hambatan koordinasi, serta keberanian menyampaikan kritik.
Selain itu, Kepala BSK Hukum mendorong peningkatan kemampuan public speaking pegawai serta penyusunan analisis kebijakan yang mempertimbangkan perspektif pelaksana kebijakan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan lebih operasional, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan unit kerja eselon I, sehingga dapat lebih mudah diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi organisasi.
