BSK Hukum Jajaki Kerja Sama dengan Badan Kebijakan Perdagangan untuk Perkuat Sinergi Kebijakan
Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum melakukan penjajakan kerja sama dalam rangka penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) bersama Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Senin (10/8). Pertemuan tersebut diterima oleh Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan beserta para Kepala Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan.
Pertemuan membahas pentingnya penguatan sinergi kebijakan lintas kementerian/lembaga, mengingat kebijakan perdagangan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor. FKK diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi substantif untuk mengidentifikasi isu strategis, mengantisipasi tumpang tindih kebijakan, serta memperkuat koordinasi dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Sejumlah isu strategis turut mengemuka, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi/B50, perdagangan antarpulau, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penentuan isu prioritas akan dibahas lebih lanjut dengan melibatkan ahli dan pakar guna memastikan kajian memiliki nilai strategis serta didukung data dan bukti yang memadai.
Kerja sama ini diharapkan menghasilkan keluaran yang konkret, seperti rapid analysis, focus group discussion (FGD), policy brief, white paper, dan roadmap. Hasil kajian juga dapat didiseminasikan melalui policy expose atau forum tingkat tinggi dengan melibatkan ahli, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait sesuai kebutuhan.
Sebagai tindak lanjut, BSK Hukum dan Badan Kebijakan Perdagangan akan mempersiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup pertukaran data dan analisis serta pelaksanaan kajian atau kegiatan bersama, dengan tetap memperhatikan ketentuan informasi yang bersifat terbatas. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kementerian Hukum dan Kementerian Perdagangan yang telah disepakati sebelumnya.
Penjajakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat evidence-based policy, harmonisasi regulasi, dan analisis kebijakan lintas sektor. Melalui FKK, kedua pihak diharapkan dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta dapat ditindaklanjuti.
