Wakil Menkumham: Siap Bertugas Satu Komando
Jakarta (29/12) - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly pagi ini menyambut Wakil Menteri yang baru saja dilantik, Edward...
WACANA KONSEP CORPORATE UNIVERSITY JADI FOKUS RISET BALITBANGKUMHAM
Jakarta (10/07) - Arah pembangunan pemerintah di tahun 2020 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. BPSDM sebagai unit yang bertanggung...
Vaksinasi Influenza Balitbangkumham
Jakarta (22/04) - Balitbangkumham bekerjasama dengan RS Siloam mengadakan vaksinasi influenza untuk 100 pegawai yang dipriotaskan. Pegawai prioritas dipilih berdasarkan...
UU Omnibuslaw Cipta Kerja Demi Kemudahan UMKM dan Investor Memperoleh Izin Usaha
Jakarta (22/03) - Kerumitan birokrasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah masih menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan UMKM...
UU Kewarganegaraan Bentuk Kewajiban Negara Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Warga Negaranya, Baik di Dalam Maupun di Luar Negeri
Jakarta (7/3) - Kewarganegaraan merupakan hak dari setiap individu, tidak terkecuali inIndonesia. Dengan diakui sebagai warga negara, seseorang dapat mendapatkan...
Urgensi Sistem Terpadu dalam Administrasi Kewarganegaraan
Jakarta (22/04) - Prosedur pengurusan status kewarganegaraan perlu disederhanakan lewat pembangunan sistem terpadu. Saat ini, Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE)...
Urgensi Penetapan Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jakarta (6/7) - Sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui Direktorat...
Urgensi Penataan Regulasi bagi Kemudahan Berusaha
Jakarta (19/09) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum (Puslitbangkum) Balitbang Hukum dan HAM mempresentasikan draft laporan penelitian yang berjudul Kepastian Hukum...
Urgensi Pembentukan RUU Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
Jakarta(6/12)-Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kesatuan Republik Indonesia adalah Presidensial. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 6A Undang-Undang...
Urgensi Pembentukan RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
Jakarta (09/02)- Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami menyampaikan terdapat kebutuhan hukum di masyarakat yaitu perubahan ketatanegaran...
 (3)-120x86.png)
Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum