Desk Evaluasi WBK Balitbangkumham
Jakarta (22/08) Proses panjang pembangunan zona integritas di lingkungan Balitbangkumham makin mendekati puncaknya. Hari ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (...
DESAIN PENGKAJIAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PATEN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
(8/2) Jakarta, Mewakili F. Haru Tamtomo (Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM), Yasmon Rangkayo Sati (Kepala Pusjianbang...
Desain Pengaturan Cipta Kerja dalam Menghadapi Transformasi Sosial Pasca Pandemi: Studi Kasus Pelaku Usaha Kecil dan Mikro di Industri Pariwisata
Jakarta(05/10)-Sebagai respons terhadap berbagai kendala dalam peningkatan ekonomi, terlebih sebagai imbas dari pandemi virus corona, Indonesia menerbitkan UU Nomor 11...
Deputi Reformasi Menpan RB: Balitbangkumham satu tahun ini membuat perubahan progesif
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Muhammad Yusuf Ateh, memuji transformasi birokrasi yang dilakukan Balitbangkumham. Menurutnya, selama...
Demokrasi Bermartabat , Indonesia Kuat
Jakarta (23/09) - Dalam rangka merayakan Hari Demokrasi Internasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengajak masyarakat kembali merefleksikan...
Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM
Jakarta (02/02) -"Tujuan mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak sekedar mendorong Balitbangkumham menjadi organisasi yang baik dan...
Database Permasalahan Hukum dan HAM Datamaskumham : Desember 2017
Database Permasalahan Hukum dan HAM : Desember 2017 | DataViz by Yudhie Graph Kategori Permasalahan Hukum dan HAM seluruh Indonesia...
Database Permasalahan Hukum dan HAM Datamaskumham : Agustus 2018
Database Permasalahan Hukum dan HAM : Agustus 2018 | DataViz by Yudhie Graph Kategori Permasalahan Hukum dan HAM seluruh Indonesia...
 (3)-120x86.png)
Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum