Diskusi Publik Naskah Prakebijakan Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Intelijen Pemasyarakatan
Jakarta, ( 29/11 ) - Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU PAS) menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan...
Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan Pemberian Kewarganegaraan Indonesia Untuk Atlet WNA berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Jakarta (05/10) - Setiap orang di dunia ini perlu memiliki kewarganegaraan untuk bisa melakukan kewajibannya dan mendapatkan haknya, selain bagi...
Diskusi Publik Naskah Prakebijakan Analisis Terhadap Pelaksanaan Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi
Jakarta (15/11) - Pada tahun 2019 terdapat 29.591 tahanan di rutan dan lapas yang menjalani overstaying dan menyebabkan kerugian negara...
Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan tentang Perlindungan Hukum Melalui Jalur Non Litigasi Bagi Masyarakat Adat
Jakarta (9/6) - Peradilan adat menjadi topik yang ramai dibicarakan di berbagai kalangan baik dalam disikusi ilmiah di tingkat lokal...
Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan
Jakarta (15/9) - Kelompok Substansi Sipil dan Politik Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM melaksanakan rapat diskusi publik draft naskah prakebijakan...
Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara dan Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Ahli
Jakarta (15/9) - Mengingat Pasal 23 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal...
Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan Formulasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
Jakarta (16/9) - Dinamika dan perkembangan zaman mengharuskan suatu organisasi untuk berubah, tidak terkecuali bagi bidang pemasyarakatan. Perubahan yang terjadi...
Diskusi Publik Naskah Prakebijakan Analisis Strategi Kebijakan tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum
Jakarta (20/9) - Sistem Informasi JF Analis Hukum merupakan amanat dari Perpres 95/2018 tentang SPBE dan Permenkumham 30/2021 tentang Penerapan...
Diskusi Publik Membangun Indonesia dari Pinggiran Melalui Penguatan SDM Keimigrasian
Jakarta (16/11) - Pekerjaan yang dilaksanakan di pinggiran Indonesia bukanlah suatu pekerjaan yang sangat mudah, tidak hanya melaksanakan tugas dan...
Diskusi Publik Kajian Revisi UU Pengadilan HAM
Jakarta (28/9) - Pengadilan HAM di Indonesia masih beberapa hambatan salah satunya adalah mengenai masih kurangnya peraturan yang mengatur tentang...
 (3)-120x86.png)
Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum