Evaluasi Komponen Pengungkit WBK/WBBM
Jakarta (20/5) Semangat Hari Kebangkitan Nasional diaplikasikan Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah...
Evaluasi Kinerja Enam Jenis Pelayanan Publik Balitbang Hukum dan HAM menuju Satuan Kerja Berpredikat WBBM
Jakarta (12/08) - layanan publik merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi yang tidak bisa dipisahkan. Layanan publik yang baik...
Evaluasi Kesiapan Balitbangkumham Membangun WBK
Keseriusan Balitbang Hukum dan HAM untuk meraih zona integritas kembali diwujudkan dalam rapat evaluasi pembangunan ZI. Masing- masing pokja menyampaikan...
Evaluasi Kelembagaan Di Lingkungan Badan Litbang Kemenkumham
"Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang baik, perlu dibuat struktur organisasi yang efektif dan efisien, karenanya perlu adanya evaluasi secara...
Evaluasi dan Percepatan Transformasi BSK dan Realisasi Anggaran
Jakarta (16/8) - Sebagai bentuk pemenuhan komitmen pimpinan dalam merealisasikan anggaran yang sudah diberikan, Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan...
EVALUASI CAPAIAN KINERJA BALITBANG HUKUM DAN HAMÂ
Jakarta (16/10) Balitbang Hukum dan HAM telah menyerap anggaran hingga 80,9% per 16 Oktober 2018. Capaian ini disampaikan Sekretaris Badan...
Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021
Jakarta - Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami menghadiri secara langsung pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas...
Entry Meeting Balitbangkumham Zona Integritas Menuju WBBM
Jakarta (07/04) - Hari ini Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI datang untuk melakukan Entry Meeting terkait...
ENTRY MEETING ATAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2017
(23/1) Bertempat di lt 19 Gedung Sentra Mulia Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly melakukan kegiatan Entry Meeting atas...
Efisiensi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Melalui Aplikasi Sakti
Jakarta (23/03) - Mewujudkan nilai-nilai ASN yang BerAKHLAK, terutama dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, Badan Penelitian dan Pengembangan...
 (3)-120x86.png)
Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum