Jakarta (15/2) – Bantuan Hukum adalah hal yang sangat penting dalam pencarian keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun sayangnya saat ini masih belum terpenuhi jumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di seluruh Indonesia. “Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia memang sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pemberian layanan bantuan hukum kepada kaum marjinal masih kurang merata, hal ini perlu adanya perhatian khusus dari kita, selain itu masih belum terpenuhinya paralegal yang dibutuhkan juga harus menjadi PR bagi kita Bersama, tidak hanya oleh BPHN sebagai unit pusat, tapi juga menjadi perhatian oleh Kepala Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, agar pemberian keadilan bagi seluruh masyarakat benar-benar merata,” ujar Utami.
Plt. Kepala Biro Hukum Setda Kalimantan Tengah, Saring, mengatakan bahwa tugas Biro Hukum telah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. “Seperti dalam pasal 57 ayat 1 bagian non litigasi dan HAM yang menangani penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan pengadilan dan melakukan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk memfasilitasi peningkatan terhadap penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia masyarakat setiap daerah di mana Biro Hukum tersebut berada,” jelas Saring.
Sementara Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Kristian, mengatakan bahwa adanya UU nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini diharapkan dapat membantu para masyarakat yang tergolong kelompok Marjinal tetap mendapat bantuan hukum yang tanpa perbedaan. “Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat sebagai jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang tanpa terkecuali, perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminatif, untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara secara utuh, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,” jelas Kristian.
Analis Kebijakan Ahli Madya Balitbang Hukum dan HAM, Oki Wahyu Budijanto, mengatakan bahwa ke depan akan terus dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memantau penyelenggaraan bantuan hukum oleh para Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Indonesia, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. “Dari hasil survei yang kita bagi, saya sangat mengapresiasi kinerja dari setiap kanwil, yang akhirnya menghasilkan survei bantuan hukum dengan predikat Pelayanan Prima, ke depannya kami berharap hal ini terus dipertahankan dan kekurangan-kekurangan kecil yang ada dapat diperbaiki agar menjadi lebih baik,” ujar Oki.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia, Kegiatan ini OPini dengan tema Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan di Kanwil kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah di buka secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah , Bapak Ilham Djaya dan dihadiri oleh 465 lebih peserta secara daring. (*Humas)
