Jakarta (18/03) – Menjaring Persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat, yang mewajibkan penyelenggara pelayanan untuk melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.
Ketua Tim Kajian IPK-IKM 2021, Willy Wibowo, menyatakan seiring dengan kemajuan teknologi, maka tuntutan masyarakat semakin besar dalam hal pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Balitbangkumham berusaha membantu meningkatkan pelayanan publik di kemenkumham melalui Survei IKM-IPK dimana awalnya survei ini bertujuan untuk mengukur satuan kerja yang berpotensi dapat diusulkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian selanjutnya berfokus menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik karena hasil survei dapat dijadikan evidence based dalam melakukan prioritas perbaikan dan peningkatan layanan.
Willy menambahkan dalam kegiatan Survei IKM-IPK di tahun 2021 ini, akan dilakukan pemetaan indeks kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi terutama di Kemenkumham, sehingga bisa dilakukan analisa secara lebih terperinci terhadap unsur-unsur penyebab masalah tersebut. ”Pada akhirnya kita berharap akan tercipta sebuah solusi terhadap permasalahan yang menggangu kinerja pelayanan publik,” jelas Willy dalam Kegiatan Rapat Presentasi Proposal Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survei IPK-IKM) tahun 2021. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
