Jakarta (13/04) – Pelayanan bantuan hukum masih menyisakan beberapa persoalan. Peneliti Balitbangkumham, Oki Wahyu Budijanto, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi terkait layanan bantuan hukum. Temuan ini didapat dari hasil survei layanan bantuan hukum yang dilakukan secara online dan dapat dipantau secara realtime.
Yulianus Aituru, Pimpinan LBH Papua Justice & Peace, mengamini temuan peneliti Balitbangkumham. Berdasarkan temuan Yulianus di lapangan, banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum. Beberapa mempertanyakan kategori masyarakat miskin yang menjadi sasaran bantuan hukum.
Sementara itu, Frans Reumi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, menambahkan bahwa kurangnya informasi membuat masyarakat enggan melaporkan kasus jika ada permasalahan hukum. “Masyarakat masih berpikir proses peradilan membutuhkan banyak uang, jadi mereka tidak lapor karena mereka tidak tahu ada bantuan hukum yang gratis,” jelas Frans. Menurut Frans persoalan ini yang harus disasar. “Pemerintah harus bisa menghilangkan opini bahwa bantuan hukum itu berbayar,” imbuhnya.
Yulius dan Frans sepakat bahwa permasalahan informasi dapat diatasi lewat sosialisasi. Sosialisasi bantuan hukum harus lebih gencar dan menyasar masyarakat kurang mampu. Frans menambahkan bahwa sosialisasi harus bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat. “Perlu sosialisasi yang partisipatif agar informasinya bisa menyentuh langsung masyarakat, ” ungkap Frans.
Kegiatan OPini hari ini dengan tema “Kualitas Bantuan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan” terselenggara berkat kerjasama Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Hadir membuka acara, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Mien Usihen. OPini yang disiarkan lewat zoom, youtube dan facebook ini diikuti lebih dari 200 peserta daring.
 (3)-120x86.png)
