Mamuju – Hari ini, Kamis (28/3) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menggelar sosialisasi hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atas Pelayanan Publik tahun 2018 oleh Balitbang Kemenkumham.
Peneliti dari Balitbang Kumham, Taufik Simatupang, dalam paparannya tercatat bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat berada di posisi pertama dipenilaian IKM pada nilai 80.9 dari seluruh Kanwil Kemenkumham di Indonesia.
“Dan untuk penilaian IPK, Kemenkumham Sulbar dan Kaltim memiliki penilaian yang sama pada nilai 83,7 yang juga merupakan nilai tertinggi pada pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Balitbang Kemenkumham” ujar Taufik
Dalam kesempatan yang sama itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Harun Sulianto mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat akan lebih berkualitas jika memanfaatkan hasil penelitian, karena identifikasi, analisis, kesimpulan dan rekomendasinya berdasarkan kaidah ilmiah sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara akademik.
“Semoga hasil survey pelayanan publik IKM dan IPK ini dapat dijadikan masukan guna perbaikan kinerja pelayanan publik kumham sulbar lebih baik lagi” tegas Harun
Ia mengakui, bahwa saat ini 11 satker Kemenkumham seluruh Indonesia sudah berpredikat WBK.
“Sehingga tahun ini, untuk mendapatkan predikat itu, 4 Satker di Sulbar yang telah diusulkan sudah melakukan studi tiru ke unit kerja yg berpredikat wbk dan wbbm itu” lanjutnya (Humas/MK)
