Seluruh Informasi Hukum Balitbangkumham Sudah Terintegrasi DI JDIH Nasional

Jakarta (24/07) – Balitbangkumham telah mengintegrasikan seluruh informasi hukum yang dihasilkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sehingga, seluruh produk hukum dan penelitian Balitbangkumham telah terdokumentasi dengan baik dalam JDIH Nasional yang dikelola BPHN. Langkah ini diapresiasi oleh Yasmon, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional. “Balitbangkumham adalah salah satu dari lima unit utama Kemenkumham yang sudah mengintegrasikan datanya dalam JDIHN,” tutur Yasmon. JDIH Balitbangkumham dapat diakses di laman jdih.balitbangham.go.id. Balitbangkumham bahkan menyiapkan etalase khusus bernama “Pojok JDIH” yang menjadi satu dengan perpustakaan Balitbangkumham di Lantai 1. Dengan lokasi yang strategis ini, masyarakat dapat mengakses seluruh hasil penelitian, kajian dan produk hukum Balitbangkumham dengan mudah. “Website JDIH Balitbangkumham selalu update, seluruh berita yang berkaitan dengan hukum kita update tiap hari,” ungkap Machyudie, Wakil Ketua Tim Pengelola JDIH Balitbangkumham. Ketua Tim Pengelola JDIH Balitbangkumham, Ernie Nurheyanti, menambahkan bahwa fasilitas Pojok JDIH jadi satu dengan perpustakaan. “Ruangannya sudah kami tata sebagai coworking space, jadi orang bisa browsing, gratis wifi sambil baca buku dengan nyaman,” imbuh Yanti. JDIH merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam menyediakan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat. Pemerintah berharap dengan adanya database dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, maka kualitas pembangunan hukum pun meningkat. Yasmon mengungkapkan bahwa keberhasilan JDIH tidak bergantung pada BPHN sebagai pengelola saja melainkan seluruh satuan kerja di Kementerian/Lembaga. Dalam rapat evaluasi JDIH Balitbangkumham, Yasmon mengapresiasi langkah Balitbangkumham untuk turut mendukung pengelolaan JDIHN. “Kami juga berharap Balitbangkumham bisa secara aktif mempromosikan JDIHN, jadi masyarakat tahu dimana mereka bisa mengakses informasi hukum yang lengkap dan terpercaya,” harap Yasmon.