(27/02) Jakarta, Tingginya kasus peradilan pidana anak sejak 2011 mendorong Pusat Pengembangan Data dan Informasi menyusun Desain Studi Meta Penerapan Restorative Justice pada tindak pidana anak. Presentasi desain dilaksanakan di Ruang Aula A Balitbang Hukum dan HAM. Acara dibuka oleh Kapus Pengembangan Data dan Informasi, T. Daniel L. Tobing, S.H. Dalam pembukaan acara, Daniel mengharapkan presentasi hari ini berjalan secara interaktif dimana narasumber yang hadir dapat memberi kritik serta masukan.
Josefin Mareta S.H., M.Si, sebagai ketua tim peneliti menerangkan bahwa penelitian ini menjadi urgen mengingat banyak kasus tindak pidana anak yang masih memposisikan anak sebagai objek. Penelitian ini akan menggunakan teknik komparasi berbagai kajian mengenai sistem peradilan pidana anak serta melakukan focus group discussion dengan para pemangku kepentingan.
Mareta menjelaskan, Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan yang menekankan keadilan bagi pelaku dan korban. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sistem RJ memastikan agar pelaku anak tidak perlu merasakan dampak negatif peradilan seperti tekanan jiwa dan kesulitan bersosialisasi. Untuk itu, penanganan kenakalan anak dari pidana konvensional harusnya dialihkan menjadi pelayanan masyarakat dengan melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat setempat.
Hadir sebagai narasumber, Putu Evlina dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam masukannya, Putu menyarankan tim peneliti untuk berfokus pada tiga unsur Restorative Justice yaitu diversi (pengalihan), penangguhan, serta rehabilitasi/reintegrasi. Selama ini kebanyakan penelitian berhenti pada unsur diversi dan penangguhan hukuman, tapi tidak membahas proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku pidana anak. Padahal, banyak kasus menunjukkan proses rehabilitasi dan reintegrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat belum secara benar dilakukan.
Menurut Putu, penelitian ini penting mengingat banyaknya aparat hukum yang belum mengerti syarat penerapan restorative justice khususnya diversi (pengalihan). Akibatnya, tujuan diversi yang semula untuk memperbaiki karakter terpidana anak tidak tercapai, pun keadilan bagi korban tidak terwujud. Putu berharap studi ini nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki SPPA terutama di bagian pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur. (Nes)*
*editor: Ernie Nurheyanti
