(22/02) Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Bidang Substansi Hukum mempresentasikan desain penelitian berjudul Status Badan Hukum Partai Politik Bukan Peserta Pemilu. RR. Risma Indriyani, Kapus Litbang Hukum, dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa presentasi hari ini penting untuk menerima masukan dari pemangku kepentingan sebelum melakukan observasi lapangan.
Rachmat Trijono, S.H., M.H. sebagai bagian dari tim peneliti memulai presentassi dengan penjabaran metodologi riset. Penelitian ini berangkat dari fakta banyaknya partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum, tapi hanya 14 yang lolos verifikasi dan mengikuti pemilihan umum. Paling tidak ada tiga masalah yang ditemukan. Pertama, dari total 73 partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, hanya sedikit yang secara kualitas menjalankan fungsi sebagai partai politik. Kedua, belum ada aturan yang menentukan berapa lama status badan hukum partai politik diberikan kepada partai bukan peserta pemilu. Ketiga, untuk menghindari pengurusan status badan hukum, partai politik memilih untuk melakukan akuisisi partai lain yang sudah berbadan hukum.
Berangkat dari masalah ini, Rachmat Trijono menjabarkan tiga rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu mengenai: bisa-tidaknya status badan hukum partai politik bukan peserta dicabut; pengaturan akuisisi, konsolidasi dan merger badan hukum partai poitik bukan peserta pemilu, serta kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah terhadap badan hukum partai politik bukan peserta pemilu.
Penelitian ini nantinya akan dijadikan bahan Naskah Akademik dalam usulan Revisi UU Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan UU no 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dr. Ahsin Thohari, S.H., M.H., Kepala Subdirektorat Partai Politik, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyambut baik rencana ini. Menurut Ahsin, selama ini Kemenkumham hanya bisa meloloskan partai berdasar syarat administratif. Padahal, secara etis banyak parpol yang masih melakukan kesalahan. Harapannya, penelitian ini mampu mendorong perbaikan sistem partai politik di Indonesia.
Penelitian ini cukup mendapat perhatian mengingat banyaknya tamu undangan yang hadir antara lain KPU, LIPI, BPHN, serta Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan. Hadir pula perwakilan dari masyarakat sipil seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), International Foundationan for Electoral System (IFES) serta akademisi dari Universitas Islam As-Syafi’iyah. (Nes)*
*Editor: Ernie Nurheyanti
 (3)-120x86.png)
