Jakarta (23/03)- Pemenuhan hak WBP perempuan yang hamil, menyusui dan anak bawaan masih perlu dilakukan evaluasi. Salah satunya terkait dengan makanan yang diterima oleh anak bawaan, WBP hamil dan menyusui yang tidak dibedakan dengan WBP lain. “Jikapun ada makanan tambahan, makanan tersebut tidak diberikan setiap hari,” jelas Maria Lamria, Analis Kebijakan Balitbangkumham dalam kegiatan OPini pagi ini. Maria menambahkan, selain makanan seringkali WBP dengan kondisi khusus ini juga kesulitan dalam mendapatkan kelengkapan peralatan tidur dan mandi.
Maria juga menjelaskan saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang penanganan WBP perempuan maternal dan anak bawaan di Lapas dan Rutan. Menurutnya, perlu ada SOP penanganan serta pengadaan dan pembinaan SDM yang menangani WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan. Seringkali, ketiadaan petugas khusus disiasati dengan meminta petugas yang tidak memiliki kompetensi untuk membantu. “Akibatnya penanganan tidak optimal karena petugas itu tidak pernah dilatih dalam konsisi tersebut,” terang Maria.
Salis Farida Fitriani, Kepala LPP Kelas IIA Martapura, mengakui bahwa masalah tersebut masih ditemui di beberapa lapas. Meski begitu, lapas tidak tinggal diam dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi WBP hamil, menyusui dan anak bawaan. Farida menerangkan bahwa Lapas Perempuan Martapura secara berkala memberikan tambahan susu, vitamin dan extra fooding bagi ibu hamil serta pemberian susu dan makanan bagi bayi. “Kita berharap agar kelak anggaran untuk WBP khusus ini dipisah, dan tidak satu pagu dengan kelompok rentan agar bisa focus kami kelola,” terangnya.
Farida juga menambahkan, walaupun masih ada keterbatasan seperti masalah SDM yang kurang memadai seperti dokter, bidan, perawat dan psikolog tetapi Lapas Perempuan Martapura mensiasati dengan memanfaatkan JFU yang mempunyai latar belakang pendidikan bidan dan perawat atau meminta bantuan puskesmas atau unit kesehatan yang sudah memiliki hubungan kerjasama . “Kita tetap berharap agar Kemenkumham ada penerimaan tenaga kesehatan khusus untuk membantu WBP anak bawaan, ibu hamil dan menyusui,” jelas Farida.
Kegiatan Opini dengan tema “Penerapan Hak WBP Perempuan Hamil, Menyusui serta Anak Bawaan ” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan juga menghadirkan narasumber lain yaitu Erlina yang merupakan Wakil Dekan II FH ULM Banjarmasin. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami dan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan , Lilik Sujandi. Lebih dari 550 peserta dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam diskusi ini baik melalui aplikasi zoom maupun youtube. (*Humas)
