Jakarta (23/02) – Sebelum amandemen UUD 1945, grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti menjadi hak absolut Presiden. Setelah amandemen UUD 1945 pemberian Grasi, Rehabilitasi, Abolisi dan Amnesti (GAAR) oleh presiden harus dengan pertimbangan MA atau DPR. Ketentuan tersebut diubah dengan tujuan untuk peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. “Dengan adanya ketentuan pertimbangan ini, maka pemberian GAAR tidak lagi menjadi hak absolut Presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan dari MA atau DPR,” Jelas Analis Kebijakan Madya Balitbangkumham, Sujatmiko dalam Opini dengan tema Urgensi Pembentukan RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi di Kanwil Kemenkumham Aceh.
Sujatmiko juga menyampaikan adanya pembatasan kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi tersebut sejalan dengan konsep pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu.” Menurut Montesquieu pemisahan kekuasaan negara dibagi menjadi 3 yaitu Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif,” Tegas Sujatmiko Kegiatan Opini hari ini juga menhadirkan narasumber lain yaitu Bapak Surya Denta dari Kejaksaan Tinggi Aceh dan Bapak H. Syahrizal Abbas yang merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Kegiatan Opini ini dibuka secara secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh yaitu Bapak Meurah Budiman dan Kepala Balitbang Hukum dan HAM , Ibu Sri Puguh Budi Utami. (*Humas)
