Jakarta (13/10) – Pelayanan Publik yang prima perlu adanya pengukuran dengan menggunakan indeks yang sudah ditentukan, dalam hal ini indeks yang digunakan adalah Indeks Persepsi anti Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasilnya dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi setiap unit kerja untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada.
Analis Kebijakan Balitbangkumham, Prido, mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan dari pengisian survei IPK-IKM yang terbaru yaitu yang semula hanya bisa diisi pada jam kerja, sekarang bisa diisi selama 24 jam asal memiliki koneksi internet. “Sekarang kami juga tidak membatasi jumlah responden yang ada, setiap unit kerja juga dapat menjadi admin bagi aplikasi yang ada, sehingga jika ada kendala bisa langsung diperbaiki, selain itu, juga sebagai immediate evaluation bagi setiap unit kerja untuk bisa segera ditangani,” ujar Prido.
Giat Sosialisasi Hasil Verifikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat-Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survei IKM-IPK) juga menghadirkan dua Analis Kebijakan Balitbangkumham lain yaitu Maharini dan Tri Lestari sebagai pemateri. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
