Jakarta (20/09) – Pemberian layanan publik kunjungan berbasis online merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, terutama di tengah Pandemi seperti saat ini. Inovasi tersebut juga dilakukan sebagai bentuk menjaga keamanan sekaligus mengurangi kejahatan lain, terutama pengedaran narkoba di dalam Lapas.
Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa proposal ini diharapkan bisa benar-benar menjadi solusi tidak hanya sekedar solusi untuk mengurangi kejahatan seperti pengedaran narkoba, tapi juga tetap mempertimbangkan efek psikologis bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan. “Karena sebenarnya kunjungan fisik, dan sentuhan fisik dari keluarga, itu sangat besar efeknya, diharapkan kunjungan ini tidak hanya sekedar menjadi kunjungan tapi juga bisa menjadi pembinaan bagi warga binaan untuk benar-benar menjadi lebih baik,” pesan Utami.
Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Henry Donald, mengatakan bahwa kunjungan online ini selain untuk mengurangi kejahatan juga sebagai pencegahan pemungutan liar terhadap keluarga warga binaan. “Karena itu regulasi soal kunjungan online ini tidak hanya Surat Edaran tetapi harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan bahkan bila memungkinkan disisipkan pada pasal kunjungan keluarga dalam RUU Lapas yang saat ini sedang dibahas,” ujar Henry.
Kegiatan ini dilaksanakan guna menyempurnakan proposal penelitian sebelum dilaksanakan oleh tim peneliti ke lapangan, diharapkan dari penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi kebijakan kunjungan online. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
