Jakarta (15/9) – Kelompok Substansi Sipil dan Politik Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM melaksanakan rapat diskusi publik draft naskah prakebijakan yang membahas tentang analisis strategi kebijakan tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan penelitian kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM sebagai supporting unit untuk mendukung proses penyusunan prakebijakan di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana atas ketentuan Pasal 38 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 bahwa ketentuan mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan yang diatur menjadi urusan Menteri.
Maka penelitian kemasyarakatan menjadi salah satu tugas dari pembimbingan kemasyarakatan. Saat ini pelaksanaan penelitian kemasyarakatan masih memiliki kendala berupa belum tersedia pedoman yang mengatur mengenai hal-hal teknis kegiatan tersebut. “Sampai dengan saat ini aturan-aturan terkait penelitian kemasyarakatan hanya diatur melalui petunjuk perusahaan, menteri, pebimbing pemasyarakataan, petunjuk yang sudah disetujui keputusan pembimbing pemasyarakatan sehingga belum optimal sesuai apa yang kita inginkan”. Tutur Andi Nurka, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM.
Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri, namun sampai saat ini aturan Menteri belum tersedia. Maka dari itu tim telah melaksanakan kegiatan dalam mengumpulkan data lapangan yang ada di provinsi Bali, Maluku, Jawa Barat Dki Jakarta. Kewenangan pebimbing kemasyarakatan yang selama ini diberikan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya memadahi. (*Humas)
