Desain Pengaturan Cipta Kerja dalam Menghadapi Transformasi Sosial Pasca Pandemi: Studi Kasus Pelaku Usaha Kecil dan Mikro di Industri Pariwisata

Jakarta(05/10)-Sebagai respons terhadap berbagai kendala dalam peningkatan ekonomi, terlebih sebagai imbas dari pandemi virus corona, Indonesia menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja). Adapun cipta kerja ini dipahami sebagai upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.” Pada pasal 1 angka 1 perhatian khusus terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi krusial, mengingat sektor tersebut berkontribusi terhadap 97% penyerapan tenaga kerja dan 60% dari perekonomian nasional. Untuk itu, logika dalam memberikan kemudahan dan pelindungan hukum terhadap UMKM pada gilirannya akan dapat mengatasi kesenjangan ekonomi dan pembangunan secara nasional,” Jelas Kepala Balitbangkumham Sri Puguh Budi Utami dalam kegiatan diskusi publik Desain Pengaturan Cipta Kerja dalam Menghadapi Transformasi Sosial Pasca Pandemi: Studi Kasus Pelaku Usaha Kecil dan Mikro di Industri Pariwisata

Utami juga menyampaikan di tengah kondisi demikian, salah satu area yang menjadi prioritas untuk diintervensi ialah industri pariwisata. Terlebih di masa pandemi, setidaknya berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, negara kehilangan US$2 miliar. ” Simulasi ini didasarkan pada data 2019, ketika tercatat setidaknya ada 2 juta turis asal China yang berkunjung ke Indonesia dengan rata-rata lama tinggal adalah 6 hari dan menghabiskan US$157/orang/hari.” Terang Utami.

Dalam kegiatan pagi ini menghadirkan narasumber peneliti Balitbangkumham Arief Muhammad dan Majda EL Muhtaj yang merupakan Akademisi Universitas Negeri Medan, dan Radian SJ, Akademisi Universitas Airlangga sebagai Narasumber. Setelah kegiatan ini, peneliti akan kembali menyempurnakan kembali hasil kebijakan untuk kemudian dibuat Policy Brief dan diberikan kepada stakeholder terkait.( Humas)