Pekanbaru – Kondisi Indonesia yang sudah darurat narkoba saat ini memicu seluruh stake holder untuk mengeluarkan seluruh energinya dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
Namun kadang dalam proses pemberantasan penyalahgunaan narkotika tersebut kurang menyentuh perspektif hak asasi manusia.
Demikian dikatakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Drs. KHAYATUN, M.Si saat membuka kegiatan “Focus Group Discussion (FGD)” Analisis Dampak HAM terhadap Rancangan Undang-Undang Narkotika, Rabu (9/5/2018).
Kegiatan yang digelar di aula kantor wilayah tersebut merupakan kerjasama Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pusat penelitian HAM.
Lebih lanjut Khayatun mengatakan melalui acara diskusi ini kita dapat memberikan masukan-masukan yang positif terhadap Rancangan Undang-Undang Narkotika sehingga menjadi lebih baik dan bernuansa HAM.
Sebagai contoh pada undang-undang narkotika no. 35 tahun 2019 belum adanya batasan yang jelas terkait kriteria dan kualifikasi penyalahgunaan narkotika termasuk juga belum adanya standarisasi rehabilitasi pecandu narkotika.
Kegiatan ini dihadiri oleh BNNP Provinsi Riau, BNNK Pekanbaru, LSM dan UPT Pemasyarakatan sekota Pekanbaru serta Fungsional perancang perundang-undangan.
(Humas Kanwil Riau)
 (3)-120x86.png)
