Bali (14/03) – Reformasi birokrasi menjadi agenda mendesak bagi negara-negara yang baru saja melewati masa transisi demokrasi. Proses ini tengah diupayakan oleh pemerintah negara-negara di Asia Tenggara -termasuk Indonesia. Pertemuan antar lembaga pemerintah untuk berbagi strategi menjadi penting sebagai upaya menjaga keberlanjutan reformasi.
Gagasan ini menjadi dasar diselenggarakannya International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua, Bali. Acara yang diinisiasi Kementerian PAN-RB ini dihadiri oleh 11 negara anggota ASEAN, Korea, Australia dan Selandia Baru.
Melalui acara ini, Menteri PAN -RB, Syafrudin sekaligus ingin menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan banyak perubahan. Ini dibuktikan dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi. “Terobosan yang kami lakukan adalah memangkas birokrasi dengan memanfaatkan aplikasi online. Secara otomatis, ini membuat pemerintah lebih transparan,” terang Syafrudin.
Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Asep Kurnia, bersama satuan kerja Kemenkumham yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) turut berpartisipasi. Kemenkumham membuka stand untuk menunjukkan capaiannya dalam reformasi birokrasi.
Perlu diketahui, pada 2018 terdapat sepuluh satker yang mendapat predikat WBK. Pada tahun ini sudah mendaftar 376 Satker untuk WBK, sementara sepuluh Satker WBK di dorong untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat ini menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan reformasi birokrasi di wilayahnya. Komitmen ini turut diikuti Balitbang Hukum dan HAM yang telah mencanangkan pembangunan zona integritas pada Januari lalu. (*Humas)
