Jakarta (12/9) – Balitbangkumham menggagas diskusi kelompok terfokus terkait evaluasi pelaksanaan diklat e-learning yang diselenggarakan BPSDM Kemenkumham.
Kepala Pusham, Agusta K. Embly mengatakan bahwa kegiatan evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kegiatan pelatihan e-learning yang telah dilakukan BPSDM.
Balitbangkumham menerima masukan dari stakeholder terkait seperti Pusdatin serta Biro Kepegawaian. Perwakilan Pusdatin, Husni Thamrin, menyatakan bahwa eLearning harus dipersiapkan dengan lebih matang mulai dari teknis hingga materi jika dimaksudkan untuk menggantikan diklat klasikal. Perwakilan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang telah menerapkan sistem elearning lebih dulu mengamini pendapat ini. Menurutnya, harus ada proses evaluasi yang dilakukan terus menerus agar eLearning terus berkembang lebih baik.
Nurhadi, perwakilan Biro Kepegawaian Kemenkumham mengatakan bahwa menurut Perkalan, diklat eLearning telah memenuhi jumlah jam pelajaran. Meski begitu, tidak semua materi dapat diajarkan lewat diklat eLearning. “Untuk yang butuh kegiatan lapangan seperti penjaga tahanan atau imigrasi harusnya tetap pakai diklat klasikal,” tuturnya.
Masukan yang diterima peneliti hari ini akan diolah menjadi laporan hasil penelitian. Nantinya output disampaikan pada BPSDM untuk ditindaklanjuti. (*Humas)
 (3)-120x86.png)
