Jakarta (5/12) Rehabilitasi narapidana narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan. Narapidana narkotika idealnya menjalani rehabilitasi medis, sosial dan keterampilan. Ini bisa dilakukan jika regulasi soal rehabilitasi disinergikan.
Regulasi soal rehabilitasi masih terpisah antara Kementerian kesehatan yang mengatur rehabilitasi medis dan Kementerian Sosial yang mengatur rehabilitasi sosial. Faktanya, banyak narapidana yang menerima hanya salah satu jenis rehabilitasi akibat peraturan yang tumpang tindih.
Ditjen Pemasyarakatan sebenarnya telah mengatur rehabilitasi berkelanjutan yang terdiri dari rehabilitasi medis, sosial dan keterampilan. Fungsinya agar narapidana tidak hanya siap kembali ke masyarakat, tapi juga terampil bekerja. Namun, peraturan ini belum diselaraskan dengan dua regulasi sebelumnya dari Kemensos dan Kemenkes.
Peneliti Balitbangkumham, Taufik simatupang, mengatakan isu ini harus segera diatasi. Rehabilitasi terus berpacu dengan isi lapas atau rutan yang 60% isinya adalah kasus narkotika, dan setiap tahunnya kasus narkotika bertambah hampir 20% dalam 5 tahun terakhir.
Dalam Uji Publik hasil penelitian Balitbangkumham dengan BNN, Taufik sempat menyinggung tentang kemungkinan dibuat Omnibus Law tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkotika. Namun, usulan ini masih perlu didalami lewat penelitian lanjutan.
Taufik juga meyarankan agar dibuat indeks keberhasilan rehabilitasi. “Ini agar program rehabilitasi menjadi lebih efektif,” jelas Taufik.
Penelitian ini merupakan hasil kerjasama Balitbangkumham dengan BNN pada tahun 2019. Heri Winarko, Kepala Badan Narkotika Nasional berharap agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan penanganan narkoba ke depannya. (*Humas)
