Jakarta — Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, mendampingi Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, dalam menerima audiensi Delegasi Kementerian Kehakiman Viet Nam. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat dialog kebijakan serta menjajaki peluang kerja sama antara Indonesia dan Viet Nam di bidang transformasi digital dan kebijakan hukum.
Delegasi Viet Nam dipimpin oleh Deputy Director General of the Department of Civil Judgment Enforcement, bersama para pejabat dari unit strategis, antara lain Head of the Digital Transformation and Enforcement Data Statistics Division, Deputy Head of the Division for Administrative Judgment Enforcement Operations and Bailiffs, serta para direktur Civil Judgment Enforcement dari Provinsi Quang Tri, Dong Nai, dan Cao Bang.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas isu-isu utama, termasuk transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan penguatan analisis kebijakan hukum.
Indonesia dan Viet Nam memiliki agenda sejalan dalam transformasi digital sehingga membuka peluang kerja sama di bidang regulasi digital. Kolaborasi dapat difokuskan pada penguatan perlindungan data pribadi, tata kelola AI, digitalisasi layanan publik, serta kekayaan intelektual untuk mendorong inovasi. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui pertukaran kebijakan dan harmonisasi regulasi teknologi di kawasan.
Selain itu, terdapat peluang kerja sama dalam peningkatan kapasitas BSK Hukum. Pertukaran pengalaman dan praktik baik dengan Viet Nam diharapkan dapat memperkuat kemampuan BSK dalam analisis kebijakan, penyempurnaan siklus kebijakan, serta pengembangan metodologi analisis yang lebih modern dan berbasis bukti.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperdalam hubungan kerja sama Indonesia–Viet Nam, sekaligus memperkuat peran BSK Hukum dalam mendukung transformasi digital nasional dan pengembangan kebijakan hukum yang adaptif terhadap tantangan global.
 (3)-120x86.png)
