Jakarta, 17 November 2025 – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menyelenggarakan rapat pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan BSK Hukum di wilayah Tahun 2025. Rapat ini sekaligus memaparkan hasil penilaian dari Tim terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di wilayah yaitu Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) dan Indeks Reformasi Hukum (Sekretariat Wilayah).
Rapat ini diawali oleh pengantar dari Sekretaris BSK Hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan dari para ketua kegiatan. Paparan pertama disampaikan oleh Ketua Kegiatan AIEK, Farah Annisa. Berikutnya, Ketua Kegiatan DSK, Andri Setiawan, turut memaparkan capaian dan evaluasi kegiatan. Sementara itu, Ketua Pelaksanaan IRH, Sujatmiko, memaparkan perkembangan penilaian serta hasil monitoring yang telah dihimpun dari berbagai wilayah.
Masing-masing ketua kegiatan menyampaikan capaian kinerja, hasil penilaian, kendala lapangan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Seluruh paparan tersebut menjadi landasan evaluasi penting dalam memastikan kualitas pelaksanaan program strategis BSK Hukum di tingkat wilayah.
Dalam arahannya, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, memberikan apresiasi kepada seluruh tim atas kerja keras dan kesungguhan mereka dalam menyelesaikan rangkaian penilaian. Beliau menekankan bahwa kinerja yang ditunjukkan tidak hanya menggambarkan pencapaian program, tetapi juga komitmen BSK Hukum dalam mengawal kualitas kebijakan secara nasional.
Beliau menambahkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus memberikan nilai tambah dan mendorong perubahan nyata. “Program yang kita jalankan tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Harus ada arah, tujuan, dan dampak yang dapat dirasakan dalam peningkatan kualitas kebijakan dan tata kelola di wilayah,” tegasnya.
Melalui rapat evaluasi ini, BSK Hukum memperkuat komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, menguatkan peran strategis BSK Hukum, serta memastikan bahwa setiap program memberikan hasil yang terukur, relevan, dan berkelanjutan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan efektif.
 (3)-120x86.png)
