HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR KEMENKUMHAM 1 SYAWAL 1443 H
Jakarta (09/05) - Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Kementerian...
Sunday, 11 October 2026
Halalbihalal Keluarga Besar Kemenkumham
Jakarta (10/06) - Libur panjang lebaran telah berakhir. Seluruh pegawai Kemenkumham mengawali hari pertama masuk kerja dengan apel pagi dan...
HALAL BI HALAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Jakarta, Senin (25/6) Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly memimpin Apel pagi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bersama...
Hak Warga Binaan Perempuan Harus Benar-Benar Diperhatikan, Tidak Boleh Ada Diskriminasi
Jakarta (23/03)- Pemenuhan hak WBP perempuan yang hamil, menyusui dan anak bawaan masih perlu dilakukan evaluasi. Salah satunya terkait dengan...
Hak Prerogratif Presiden dalam Bidang Yudisial Adalah Membuat keputusan Terkait Dengan Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
Jakarta (23/02) - Sebelum amandemen UUD 1945, grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti menjadi hak absolut Presiden. Setelah amandemen UUD 1945...
Grand Design Revitalisasi Law and Human Rights Centre Penting Untuk Menentukan Arah dan Tujuan Yang Jelas Dalam Transformasi Layanan Publik Kemenkumham
Jakarta (03/02) - Peneliti Balitbangkumham, Oki Wahyu Budijanto, menyatakan perlunya grand design Revitalisasi Law and Human Rights Centre di Kantor...
Gowes Sehat Bersama, Untuk Kebersamaan yang Lebih Erat
Jakarta (13/8) - Dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dhika ke-77 Kementerian Hukum dan HAM mengadakan Gowes sehat bersama seluruh...
Giat Sosialisasi Hasil Verifikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat-Indeks Persepsi Anti Korupsi Survei IKM-IPK
Jakarta (13/10) - Pelayanan Publik yang prima perlu adanya pengukuran dengan menggunakan indeks yang sudah ditentukan, dalam hal ini indeks...
Gerak Jalan Sehat dalam Rangka Mendukung Kesuksesan G20
Jakarta (21/10) - G20 merupakan ajang di mana kebijakan-kebijakan yang melibatkan 40 negara di dunia, terutama dibidang ekonomi. Sebagai negara...
Fungsi Penting Pengawasan dalam Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
Jakarta (30/11) - "Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi merupakan hak preogatif dari Presiden, sebagaimana yang diatur pada Pasal 14...
Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kementerian Hukum RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum